PojokBlora.com, BLORA — Wakil Bupati Blora menegaskan bahwa esensi dari otonomi daerah bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, melainkan harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke -30 di halaman Kantor Bupati Blora, Senin (27/4/2026).
Dalam upacara yang dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, serta unsur TNI/Polri dan pelajar tersebut, Wabup membacakan amanat Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya penguatan komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan publik.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu berinovasi, mandiri, serta responsif terhadap kebutuhan warga,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.
Reformasi Birokrasi dan Kemandirian Fiskal
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menitikberatkan pada sejumlah langkah strategis. Salah satu poin utamanya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis pada hasil (outcome), bukan sekadar administratif.
Wabup menjelaskan bahwa ke depan, birokrasi di Kabupaten Blora harus didorong melalui digitalisasi dan inovasi untuk menghindari tumpang tindih program. Selain itu, penguatan kemandirian fiskal menjadi target penting guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita perlu memperkuat potensi lokal yang kita miliki agar daerah memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi krisis,” tambahnya.
Selain reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Blora juga berkomitmen mendukung agenda strategis nasional. Hal ini mencakup upaya swasembada pangan, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Wabup menekankan bahwa kolaborasi adalah kunci. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan merata di seluruh pelosok Blora.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyelenggarakan setiap kegiatan dengan prinsip efisiensi. Sesuai arahan Presiden RI, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak dan berfokus pada pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
“Dengan semangat otonomi, mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kemajuan daerah kita,” pungkasnya. (*)
